Terangkan Nilai Sila Keempat Pancasila pada Zaman Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, mempunyai peran nan krusial dalam sejarah Indonesia. Sebagai kerajaan nan mempunyai pengaruh besar dalam bagian ekonomi, politik, dan agama, nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan nan kita anut dalam Pancasila sebenarnya sudah tercermin sejak era ini. Artikel ini bakal membahas gimana nilai sila keempat Pancasila, ialah Kerakyatan nan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diterapkan pada masa kerajaan Sriwijaya.

Sejarah Kerajaan Sriwijaya dan Pemerintahan nan Berbasis Musyawarah

Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan maritim di Asia Tenggara. Sistem pemerintahan kerajaan ini mencerminkan musyawarah, terutama dalam pengambilan keputusan krusial nan menyangkut nasib rakyat dan hubungan internasional.

Musyawarah dalam pengambilan keputusan di Sriwijaya tidak hanya terbatas pada lingkup internal, tetapi juga dalam membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di Asia Tenggara. Raja Sriwijaya sering melakukan pertemuan dengan para pemimpin lokal dan juga utusan asing untuk menjaga keselarasan dan stabilitas kerajaan.

Nilai Sila Keempat: Kerakyatan dalam Kepemimpinan Sriwijaya

Nilai sila keempat Pancasila berfokus pada konsep kerakyatan nan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam konteks Sriwijaya, konsep ini terwujud melalui pengelolaan kerajaan nan tidak hanya berasas keputusan sepihak dari raja, tetapi juga melibatkan masukan dari beragam kalangan masyarakat, terutama para pemuka agama, pengusaha, dan kaum terpelajar.

Raja Sriwijaya dikenal bijak dalam memimpin, dengan mendengarkan pendapat dari beragam pihak sebelum mengambil keputusan. Sebagai contoh, ketika terjadi masalah perdagangan alias bentrok dengan negara tetangga, raja tidak langsung bertindak berasas kekuasaan, melainkan melakukan musyawarah dengan para penasehat dan wakil masyarakat.

Permusyawaratan dan Kebijaksanaan di Sriwijaya

Dalam kerajaan Sriwijaya, permusyawaratan menjadi salah satu unsur krusial dalam sistem politiknya. Para penasehat raja, nan biasanya terdiri dari bangsawan, pemuka kepercayaan Buddha, dan pejabat kerajaan lainnya, berkedudukan krusial dalam membantu raja membikin keputusan nan bijaksana.

Musyawarah nan dilakukan di Sriwijaya melibatkan perdebatan dan obrolan untuk mencapai mufakat, mencerminkan nilai-nilai kerakyatan awal. Keputusan nan diambil berasas musyawarah menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan tanggung jawab kepada rakyat. Ini selaras dengan semangat sila keempat Pancasila nan menekankan pentingnya hikmat kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan.

Penerapan Nilai Kepemimpinan Kolektif pada Zaman Kerajaan Sriwijaya

Kepemimpinan pada masa Sriwijaya tidak hanya berjuntai pada perseorangan raja saja. Sebaliknya, raja dikelilingi oleh penasihat-penasihat nan mempunyai beragam skill di bagian ekonomi, militer, dan agama. Pengambilan keputusan nan kolektif ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kebijaksanaan telah diterapkan sejak era kerajaan Sriwijaya.

Bagaimana Musyawarah Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sriwijaya?

Sriwijaya sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat, terutama dalam perihal perdagangan dan ekonomi. Pemerintah kerajaan memastikan bahwa hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain melangkah baik, sehingga menghasilkan stabilitas ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, musyawarah antara pemerintah dan wakil-wakil rakyat menjadi perihal nan sangat penting.

Setiap kebijakan nan menyangkut perdagangan internasional, misalnya, dibahas berbareng oleh raja dan para penasehat untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat Sriwijaya terlindungi. Keputusan ini mencerminkan nilai demokratis dalam sila keempat Pancasila, di mana permusyawaratan menjadi langkah untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Nilai sila keempat Pancasila, ialah kerakyatan nan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebenarnya sudah diterapkan sejak era kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini mementingkan musyawarah dalam pengambilan keputusan nan melibatkan kepentingan rakyat banyak. Para pemimpin Sriwijaya tidak bertindak otoriter, tetapi melibatkan beragam pihak dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perihal diplomasi dan ekonomi.

Kepemimpinan nan bijak dan pengambilan keputusan nan berasas musyawarah di Sriwijaya menunjukkan bahwa konsep kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan telah diterapkan dalam pemerintahan jauh sebelum Pancasila dirumuskan secara resmi. Nilai-nilai ini tetap relevan hingga sekarang dan menjadi salah satu fondasi krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

FAQ

1. Bagaimana Kerajaan Sriwijaya menerapkan musyawarah dalam pemerintahannya?
   Musyawarah dilakukan dengan melibatkan raja, penasihat, dan wakil masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perihal perdagangan dan hubungan diplomatik.
2. Apa kaitannya sila keempat Pancasila dengan sistem pemerintahan Sriwijaya?
   Sistem pemerintahan Sriwijaya mencerminkan nilai sila keempat lantaran keputusan diambil melalui musyawarah dan melibatkan beragam pihak untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
3. Siapa saja nan terlibat dalam musyawarah di Sriwijaya?
   Raja, bangsawan, pemuka agama, dan penasihat kerajaan biasanya terlibat dalam musyawarah di Sriwijaya.
4. Apakah raja Sriwijaya mempunyai kekuasaan absolut?
   Meskipun raja mempunyai kekuasaan, keputusan krusial biasanya diambil melalui musyawarah dengan melibatkan penasihat dan wakil masyarakat.

Tabel Perbandingan: Nilai Sila Keempat Pancasila dan Sistem Pemerintahan Sriwijaya

Pernyataan Penutup

Nilai sila keempat Pancasila sudah diterapkan dalam sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya, nan mementingkan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sistem ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim nan kuat dan sejahtera.

Artikel ini ditujukan sebagai referensi umum dan tidak menggantikan nasihat dari mahir sejarah alias pendidikan formal.