Sistem Ekonomi Demokrasi adalah

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

Sistem ekonomi merupakan suatu keselurahan dari semua lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu Negara atau bangsa untuk mencapai cita-cita yang telah di tetapkan. Ekonomi Pancasila merupakan suatu konsep sistem ekonomi berasal Keadilan Sosial. Ekonomi Pancasila bercirikan keselarasan dan lebih mengutamakan masyarakat dan bukan kemakmuran perorangan. Berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistis.

Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan, bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai plan hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh pasal 33 UUD 1945, maka secara konstitusional sistem ekonomi Indonesia yang banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi pancasila.

Sistem-Ekonomi-Demokrasi

Pengertian Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia memiliki landasan idiil yakni Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh sebab itu, segala bentuk suatu kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut dengan sistem ekonomi demokrasi.

Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi bisa didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan suatu perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan suatu kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.


Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Demokrasi

1. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi

Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.

  • Perekonomian disusun untuk usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai plan hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
  • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipakai untuk permufakatan sebuah lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
  • Warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta memiliki hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  • Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  • Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam suatu batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

2. Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi

Selain mempunyai ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga memiliki hal-hal yang harus dihindarkan.

  • Sistem free conflict liberalism, yakni sebuah sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan bisa menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga bisa menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
  • Sistem etatisme, yaitu di mana negara beserta aparatur ekonomi negara sifatnya dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  • Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Dampak Sistem Ekonomi Demokrasi

  1. Sistem Free Fight Liberalism, yang menimbulkan suatu eksploitasi manusia dan bangsa lain.
  2. Sistem Etatisme, negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  3. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan suatu masyarakat.
  4. Kredibilitas pemerintah sudah sampai pada titik nadir
  5. Rezim Orde Baru yang selalu mengedepankan suatu pertumbuhan (growth) ekonomi
  6. Rezim yang sangat korup sudah membuat sendi-sendi perekonomian mengalami kerapuhan

Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi pancasila tidak dapat dibatasi bidang ekonomi saja, tetapi mencakup pula bidang-bidang sosial-budaya, bidang politik, dan bidang-bidang pertahanan-kemanan, karena sistem ekonomi merupakan salah satu komponen dari sistem yang lebih besar, yaitu Sistem Pembangunan Nasional. Tujuan mempelajari  sistem ekonomi pancasila yaitu :

  1. Mengerti dan memahami arti dan isi pancasila itu dengan sebenar-benarnya.
  2. Menghayati dan mengamalkan semua sila dengan sebaik-baiknya.
  3. Mengamankan dan menyelamatkan Pancasila dari setiap usaha yang hendak  merongrong atau menggantinya.

Tujuan  dan fungsi dari sistem ekonomi pancasila yaitu sebagai dasar Negara, dan sebagai ideologi Negara, yaitu dijelaskan sebagai berikut:


1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila juga sering disebut dengan istilah dasar falsafah (filsafat) Negara, ideologi Negara, Staat idée dan phylosofische grondslag. Dalam pengertian ini, pancasila menagatur pemerintahan Negara atau digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan fungsi pokoknya.

Pancasila sebagai dasar Negara berfungsi sebagai pemersatu bengsa Indonesia, sebagai alat pemersatu kesatuan dan persatuan yang didalamnya merumuskan cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraannegar atau pemerintahan. Pancasila sebgai dasar Negara dimuat dalam Pembukuan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada: keTuhanan nan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Maksud dari alenia ke 4 dalam UUD 1945 adalah:

  1. Membentuk pemerintahan Negara Indonesia, sebagai penyelengara keseluruhan kegiatan Negara dalam segala aspek kelengkapannya dan akan menjalankan pemerintahan Negara dari Negara yang baru saja di bentuk
  2. Pemerintahan Negara Indonesia akan melaksanakan fungsi dan tujuan Negara Indonesia yaitu:
  • 1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • 2) Memajukan kesejahteraan umum.
  • 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila merupakan suatu asas yang meliputi suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Sebagai sumbur dari segala sumber hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia,  maka pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Notonagoro pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia (merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental).

Oleh karena itu, pancasila merupakan sumber dari nilai dan dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya terbentuk dengan norma-norma hukum oleh negara. Nilai hukum yang tercantum harus berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai etis, nilai religius, nilai kebenaran, nilai captious dan nilai materiil seperti yang terkandung dalam Falsafah Pancasila.

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

  1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum(sumber tertib hukum) Indonesia.
  2. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari Undang-Undang Dasar 1945.
  3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
  4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar yang mengandung isi yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan.
  5. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara Negara, pelaksana pemerintah. Pancasila merupakan alat penyatu Bangsa Indonesia. Hal ini terbukti dari berbagai daerah dan wilayah yang terdiri dari beribu pulau dengan berbagai suku bangsa dan berbeda adat istiadat serta bergam kebudayaan. Oleh karena itu Pancasila sebagai penyatu dan dapat membawa keutuhan bangsa dan Negara Indonesia dari berbagai bentuk lapisan.

2. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Istilah ideologi berasal dari kata idea  yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, atau cita-cita’,dan logos yang yang berarti ‘ilmu’. Kata thought berasal dari bahasa yunani ‘eidos’ yang artinya bentuk. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the subject of ideas), atau ajaran mengenai pengertian-pengertian dasar. Ideologi pancasila dipergunakan sebagai pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari setiap warga Negara Indonesia.

Dalam membentuk posisi subjek dan menghasilkan makna. Ideologi tampil sebagai stuktur pemaknaan atau pandangan dunia untuk semua kelompok masyarakat.   Pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memliki derajat yang tertinggi dalam Negara.

Ideologi mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Oleh karena itu, ideologi pancasila mengakui atas kebebasan dan kemerdekaan individu, namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain.


Kebijakan Sistem Ekonomi Demokrasi

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam sistem ekonomi pancasila bisa diawali dengan adanya perubahan-perubahan dalam pengembangan IPTEK, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial-budaya, sebagai berikut ini:


  1. Pengembangan IPTEK

Dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan sumber daya kesejahteraan dan peningkatan untuk  mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada hakikatnya suatu hasil kreativitas rokhani setiap individu. Oleh karena itu, modal utama dalam membangun sebuah Negara, yaitu kemajuan teknologi yang dilengkapi keterampilannya untuk memanfaatkan sumberdaya alam dana `teknologi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kualitas dari sumber daya manusia, penawaran tenaga kerja yang melibihi permintaan tenaga kerja, tingginya lulusan sekolah yang menganggur, dan  tenaga kerja yang tidak terdidik.  Oleh sebab itu, ini merupakan faktor utama  dalam membangun kebijakan sistem ekonomi pancasila.


  1. Pengembangan dalam Bidang Politik

Dalam sistem politik Negara harus mendasarakan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu-mahluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Maka kekuasaan Negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat.maka rakyat asal mula dari suatu Negara. Menurut Drs. Moh.Hatta, menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas ketuhanan nan Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi berbeda untuk saat ini, kebanyakan dari pemimpin hanyalah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan rakyat.


  1. Pembangunan dalam Bidang Ekonomi

Terwujudnya perkembangan suatau Negara adalah berawal dari rakyatnya yang mampu mengembangkan teknonolginya. Sebagai mana telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa.


  1. Pengembangan dalam Bidang Sosial-Budaya

Pengembangan sosial budaya pada masa reformasi, dewasa ini mengankat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia  sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nila-nilai pancasila mendasarkan pada nilai yang bersuber pada harkat martabat manusia sebagai mahluk yang berbudaya.


Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Demokrasi

  1. Kelebihan:
  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi plan hidup   rakyat  banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi, aerial dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
  • Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  • Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  • Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  • Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
  1. Kekurangan:
  • Sistem free conflict liberalism (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan).
  • Sistem terpusat, yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat.
  • Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Itulah ulasan tentang Sistem Ekonomi Demokrasi: Pengertian, Ciri, Dampak, Tujuan, Kebijakan, Kelebihan dan Kekurangan. Semoga apa yang diulas diatas bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.


Baca juga refrensi artikel terkait lainnya disini :

  • Sistem Ekonomi Pancasila” Definisi, Ciri & ( Kelebihan – Kekurangan )
  • Pengertian, Fungsi Dan Macam-Macam Sistem Ekonomi Beserta Ciri-Cirinya Terlengkap
  • Pengertian, Tujuan, Ciri Dan Jenis Prinsip Ekonomi Beserta Contohnya Terlengkap
  • Pengertian Dan Jenis Tindakan Ekonomi Beserta Contohnya Terlengkap
  • Pengertian, Macam Dan Contoh Motif Ekonomi Terlengkap